Surabaya – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Pengkab/Pengkot se Jatim meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi tetap digelar dua tahun sekali.
Usulan itu disampaikan para peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Jatim di Hotel Garden Palace Surabaya yang di gelar 30-31 Mei dan berakhir Selasa (31/5) siang, sekaligus untuk menanggapi rencana Gubernur Jatim Soekarwo yang meminta Porprov digelar empat tahun sekali.
Menurut Humas KONI kota Surabaya Budi Harjono yang juga Pengurus Pengprov Federasi Hoki Indonesia (FHI) mengaku sangat setuju jika Porporv digelar dua tahun sekali, karena bisa memicu pembinaan olahraga di daerah.
“Kalau digelar empat tahun sekali maka pembinaan bisa mandeg (berhenti) karena terlalu lamanya para atlet untuk mengikuti event yang membawa nama harum daerahnya dan KONI se Jatim tidak ada agenda kegiatan yang memotivasi untuk menggairahkan olahraga daerah,” katanya saat ditemui di RAT.
Ditemui di tempat yang sama Ketua Umum KONI Jatim Ir H Erlangga Satriagung akan mempertimbangkan usulan dari KONI kota dan kabupaten se Jatim yang nantinya usulan KONI se Jatim akan di bawa gubernur yang mempunyai keputusan pelaksanaan Porprov di laksanakan berapa tahun.
KONI Jatim Jatim menerima masukan dari KONI se Jatim seperti rutinitas kegiatan KONI daerah dan KONI daerah yang mempunyai program-programnya seperti program jangka pendek yaitu mempersiapkan atletnya untuk Porprov dan adanya pembinaan yang di biayai oleh pemerintah daerah .
Sebelumnya pada upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2015, Gubernur Jatim, Soekarwo berencana akan merubah pelaksanaan Porprov dari dua tahun menjadi empat tahun sekali.
Alasannya agar daerah memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan atlet, selain itu juara Porprov juga bisa membela Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON) yang juga digelar empat tahun sekali.
Sementara itu, Humas KONI Jatim, Lutfil Hakim mengatakan, berdasarkan kajian akademis, Porprov memang paling layak digelar setiap dua tahun sekali, ini berkaitan dengan kesinambungan atlet muda yang dimiliki Jatim, karena selama ini Porprov Jatim digelar untuk atlet non pelatnas, non puslatda dan harus berusia maksimal 21 tahun.
“Mungkin sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan Porprov itu tidak mahal, artinya ada item-item biaya penyelenggaraan yang biasanya ditanggung pemerintah provinsi disebar sebagian ke peserta sehingga biaya tidak membengkak,” kata Lutfil Hakim.(ega)
