SURABAYA – Bidang Media dan Humas KONI Pusat menggelar pertemuan secara virtual dengan Bidang Media dan Humas KONI Provinsi seluruh Indonesia, pertemuan yang menggunakan aplikasi Zoom meeting ini digelar, Rabu (15/7) siang.
Dalam pertemuan yang dipandu Ayu Dyah Pasha dari KONI Pusat dan dipimpin Kabid Humas KONI Pusat Gungde Ariwangsa itu pada dasarnya ingin melakukan silaturahmi secara langsung dengan KONI Provinsi se Indonesia dengan berbagai pokok bahasan.
Di antaranya soal pendaftaran wartawan, kegiatan kehumasan dan media kehumasan olahraga di Indonesia, terutama memperkenalkan media yang sudah dijalankan oleh Humas KONI Pusat.
Ariwangsa mengatakan bahwa pertemuan virtual ini bukan untuk pertama dan terakhir, namun akan terus digalang secara rutin.
“Ini yang pertama, dan akan terus kami coba mengupayakan secara berkala, untuk menjalin silaturahmi dan tukar informasi untuk saling melengkapi,” kata Ariwangsa.
Dalam pembahasan soal pendaftaran peliput PON XX Papua tahun 2021, beberapa KONI Provinsi menyampaikan usulannya terutama soal persyaratan bagi wartawan peliput dan medianya yang dirasa memberatkan.
Seperti yang disampaikan Bidang Media dan Humas KONI Jatim, Rahmat Adhy Kurniawan.
“Misalnya soal syarat wartawan harus sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), bagi wartawan di media di daerah tertentu mungkin tidak masalah. Tapi bagi media yang punya wartawan olahraga kemudian wartawannya itu belum lulus UKW, sementara dalam kurun waktu satu tahun ke depan sulit menggelar UKW pasti ini memberatkan. Karena itu persyaratan ini mungkin agak dilonggarkan. Asal medianya terverifikasi Dewan Pers, bisa jadi wartawan itu sudah kompeten untuk liputan olahraga,” usul Rak, sapaan akrab Rahmat Adhy Kurniawan.
Mayoritas Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah juga menginginkan pendaftaran wartawan peliput Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua tahun 2021 diperpanjang dengan beberapa alasan yang sangat teknis.
Ada beberapa daerah yang mengusulkan kepada PB PON melalui humas KONI Pusat, agar meninjau kembali batas waktu pendaftaran wartawan peliput PON, karena terkait dengan persyaratan baik kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), maupun persyaratan perusahaan media yang harus sudah terverifikasi Dewan Pers.
Beberapa diantaranya mengisyaratkan bahwa beberapa media di daerah belum terverifikasi Dewan Pers, namun wartawannya sudah memenuhi syarat UKW, dan sebaliknya medianya sudah terverifikasi, namun wartawannya belum UKW.
Sedangkan untuk pelaksanaan PON diundur hingga Oktober 2021, sehingga waktu masih sangat panjang. Selain waktu yang diperpanjang, juga soal kuota per daerah yang boleh didaftarkan untuk liputan.
Bukan hanya persoalan pendaftaran, namun juga soal kewenangan mengirim wartawan ke PON, apakah sepenuhnya dari media-media sendiri, atau harus ada surat rekomendasi dari KONI setempat.
Beberapa daerah memang masih mengacu pada kebiasaan bahwa KONI daerah akan mengajak sekaligus membiayai wartawan yang akan meliput PON, namun sebagian tidak. Bahkan di KONI Sumatera Utara sudah memberlakukan kemandirian media berangkat sendiri sejak PON Jawa Barat 2016.
Namun demikian, kebijakan soal KONI turut memfasilitasi wartawan ke PON atau tidak, diserahkan kepada daerah masing-masing, sesuai dengan aturan dan komitmen yang dijalin dengan pemprov masing-masing.
Pertemuan diawali dengan sambutan sekaligus laporan dari Wakil IV Ketua Umum KONI Pusat yang membawahi bidang Media dan Publikasi, Chris John.
Mantan juara dunia Tinju tersebut menyampaikan adanya beberapa media yang dimiliki KONI Pusat. “KONI Pusat sudah berupaya mengikuti perkembangan zaman, dan saat ini memiliki beragam media komunikasi.”, terangnya.
Acara ini sebelumnya dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman yang menegaskan bahwa komunikasi semacam virtual meeting saat ini sangat diperlukan. “Pertemuan seperti ini baik sekali untuk menjalin hubungan komunikasi dan tukar informasi seluruh Indonesia. Kami apresiasi acara ini, semoga mendapatkan hasil bahasan yang bermanfaat bagi olahraga Indonesia,” katanya. (tim)
